Rancakmedia.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang meneliti cryptocurrency yang akan dikenakan pajak. Namun, otoritas pajak saat ini sedang menyelidiki untuk mengeksekusi program tersebut.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan, pihaknya kini tengah mengkaji sistem pengenaan pajak cryptocurrency.
“Hingga saat ini DJP sedang mengkaji dan memperdalam perpajakan transaksi cryptocurrency, termasuk rencananya,” kata Neilmaldrin kepada detikcom, Kamis (4/11/2021).
Dia menjelaskan bahwa crypto itu baru. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lengkap.
“Mengingat bahwa transaksi crypto masih baru, diperlukan analisis yang lebih mendalam dan ketat,” katanya.
Sementara itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo pernah mensinyalir ada dua cara yang ditempuh, yakni dari segi PPh dan PPN. Ini akan ditampilkan, uang kripto dapat dikenakan pajak dalam bentuk PPN atau PPh.
“Terlepas dari apakah kita membahas UU Perpajakan, UU PPh, atau UU PPN, produk dan jasa yang masuk ke daerah pabean akan tunduk pada UU PPN.
Masalahnya adalah apakah cryptocurrency ini mengandung produk dan layanan atau tidak, dan apakah bisa digunakan sebagai pengganti uang tunai,” jelas Kepala DJP saat jumpa pers, Senin, 5 Oktober 2021.
Kesimpulan Mengenai Kabar Rencana Cryptocurrency Kena Pajak:
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang meneliti cryptocurrency yang akan dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor menjelaskan, pihaknya kini tengah mengkaji sistem Cryptocurrency Kena Pajak.
Ini akan ditampilkan, uang kripto dapat dikenakan pajak dalam bentuk PPN atau PPh. Masalahnya adalah apakah cryptocurrency ini mengandung produk dan layanan, dan apakah itu dapat digunakan sebagai pengganti uang tunai.
