Rancakmedia.com – Jika kamu belum mengetahui tujuan pengelolaan keuangan negara secara detail, kamu dapat mendapatkan informasi yang kami bahas di bawah ini. Jika keuangan negara tidak dikelola dengan baik, maka akan mengalami banyak kerugian.
Dalam suatu negara, untuk dapat memprediksi berapa besar anggaran yang dibutuhkan, dana tersebut dapat menciptakan suatu pencapaian yang direncanakan dan diharapkan.
kamu perlu melakukan pengelolaan keuangan, yang merupakan salah satu tahapan utama dalam menjalankan pemerintahan di suatu negara dan mencapai tujuan pengelolaan keuangan negara. Strategi pengaturan keuangan ini dilakukan oleh pemerintah atau oleh pegawai pemerintah.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa uang dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan untuk mendapatkan keuntungan dan menghasilkan uang sesuai dengan tujuan.
Pengertian Pengelolaan Keuangan Negara
Yang dimaksud dengan keuangan negara adalah hak dan kewajiban yang dipersepsikan dari nilai uang, dan segala sesuatu yang berupa uang atau barang dapat dijadikan sebagai hak milik negara.
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003 perihal Keuangan Negara yakni dana negara dapat dimaknai sebagai bentuk kekayaan suatu Negara atau pemerintahan yang diperoleh dari penerimaan, pinjaman, hutang pemerintah atau bisa juga dari output pemerintah, misal kebijakan moneter dan fiskal.
Tujuan Pengelolaan Keuangan Negara
Dibawah ini adalah tujuan pengelolaan keuangan negara, sebagai berikut:
- Dapat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu negeri
- Kestabilan ekonomi terjaga
- Memindah tempat sumber-sumber ekonomi
- Mendorong kenaikan retribusi pendapatan pemerintah
- Menjadi sumber keuangan negara
Berbagai Sumber yang Menjadi Pengelolaan Keuangan Negara
Ada beberapa sumber pendapatan keuangan di suatu negara, antara lain:
Pajak
Retribusi atau pajak wajib adalah pungutan yang diadakan oleh pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk dikenakan kepada wajib pajak tertentu menurut undang-undang. Penagihan ini merupakan suatu kewajiban sehingga dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung kepada Wajib Pajak.
Keuntungan BUMN atau BUMD
Laba atau laba perusahaan BUMN terdiri dari korporasi berbentuk PMA atau PMDN. Sebagai pemilik BUMN, pemerintah pusat berhak atas sebagian dari pendapatan yang dihasilkan oleh BUMN tersebut. Pemerintah daerah selaku pemilik BUMD berhak atas sebagian dari pendapatan perusahaan.
Pinjaman
Pemerintah bisa mendapatkan pinjaman ini karena kemampuan negara untuk meminjam uang ketika ada kekurangan dana. Karena pinjaman pemerintah harus dikembalikan dengan bunga, pemerintah akan bertanggung jawab atas pembayaran utang di masa depan. Pinjaman diperoleh dari dalam dan luar negeri; sumber pinjaman dapat berasal dari lembaga perbankan, lembaga non bank, dan juga dari perorangan.
Pencetakan Uang
Terkadang pemerintah mengatasi defisit anggaran dengan mencetak uang jika tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh pemerintah. Saat mencetak uang, jumlah pasti yang perlu dibuat harus diperhitungkan agar tidak terjadi inflasi.
Denda dan Sita
Pemerintah berhak untuk mengenakan sanksi atau mengambil aset yang dimiliki oleh warga negara jika masyarakat melakukan kejahatan atau melanggar peraturan pemerintah, baik itu kelompok, individu, atau organisasi.
Sumbangan, Hadiah dan Hibah
Uang lain yang dapat diterima oleh pemerintah adalah dalam bentuk sumbangan, hibah, dan hadiah. Lembaga, individu, atau pemerintah dapat menyediakan ini, dan dapat berasal dari dalam atau luar negeri. Di sini, pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan hibah, donasi, dan hadiah.
Tidak mungkin menghitung jumlah uang yang diterima pemerintah dari sumbangan, hibah, dan jenis iuran lainnya. Hal ini tergantung pada seberapa bersedia orang atau kelompok tersebut memberikan uang, hadiah, atau hibah.
Penyelenggaraan Undian Berhadiah
Pemerintah mungkin memilih agen tertentu untuk mengatur lotere dengan hadiah. Agensi itu akan menjadi penyelenggara lotere. Nilai yang diterima oleh pemerintah adalah selisih antara penerimaan uang hadiah dikurangi biaya operasional dan jumlah hadiah yang diberikan.
Cukai
Menurut undang-undang perpajakan, pajak cukai dipungut oleh pemerintah atas barang-barang tertentu, biasanya barang-barang yang memiliki ciri-ciri yang memerlukan batasan produksi dan distribusi serta pemantauan peredarannya.
Karena berdampak langsung pada kesehatan dan ketertiban masyarakat. Beban cukai ini tergantung pada beberapa hal, seperti tarif cukai, jumlah barang kena cukai, dan harga dasar barang kena cukai.
Besarnya pendapatan suatu negara tidak dalam keadaan defisit. Kemakmuran bagi rakyat adalah pemberian. Hal ini dapat terjadi jika tujuan pengelolaan keuangan negara berjalan dengan lancar.
Mengapa Keuangan Negara Perlu Dikelola dengan Baik?
Keuangan negara harus dikelola dengan baik. Bila pengelolaannya dilakukan sembarangan, efeknya bisa buruk. Perkembangan yang tidak berhasil adalah hasil negatifnya. Bila dikelola dengan baik, berbagai elemen niscaya akan berkembang. Ini penting, terutama untuk negara yang sedang dalam masa transisi seperti Indonesia.
Ekspansi ekonomi suatu negara perlu dilakukan secara terus menerus. Ketika kecepatan ekspansi ekonomi terputus-putus, perkembangannya akan berhenti.
Hal ini juga berlaku di Indonesia. Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, tentu aspek finansial menjadi hal yang paling esensial. Apalagi kalau coverage-nya besar seperti Indonesia.
Akan sulit untuk mendongkrak perekonomian negara jika sistem keuangan tidak solid dan andal. Untuk mengelolanya sendiri, dibutuhkan ahli yang benar-benar memahaminya dengan baik. Selain membahas pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan juga bisa dilakukan.
Masalah kemiskinan di negeri ini semakin hari semakin parah. Pengelolaan keuangan yang tepat diperlukan untuk mengentaskan masalah kemiskinan. Masalah yang berhubungan dengan uang hanya dapat diatasi dengan uang. Dengan pengelolaan yang bijak, keuangan negara dapat dialokasikan untuk mengentaskan kemiskinan.
Fungsi Pengelolaan Keuangan Negara
Secara umum, fungsi pengelolaan keuangan negara terdiri dari fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan pemantapan yang dimiliki oleh APBN atau APBD, yang memiliki arti sebagai berikut:
Fungsi Otorisasi
menyimpulkan bahwa penerimaan dan pengeluaran tahun berjalan didasarkan pada anggaran negara. Fungsi ini merupakan sesuatu yang umumnya dijalankan dan menjadi kewenangan presiden, yang kemudian akan diputuskan oleh DPR secara utuh bagaimana cara menghitung pajak progresif agar semua dapat merasakan manfaat dari membayar pajak.
Fungsi Perencanaan
Untuk dapat mengelola keuangan negara dengan baik, sangat penting untuk merencanakan dengan matang untuk apa dan bagaimana uang negara akan digunakan untuk memenuhi tujuan negara dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.
Artinya APBN menjadi rencana bagaimana operasional akan dijalankan untuk tahun yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan negara, proses perencanaan yang matang dilakukan pada awal setiap tahun, selama waktu itu ditentukan bagaimana dana negara akan digunakan dan oleh siapa.
Mempertimbangkan dampaknya terhadap bagaimana pajak mobil dihitung, setiap proposal dievaluasi secara hati-hati untuk kegunaan dan keuntungannya bagi masyarakat luas.
Fungsi Pengawasan
Setelah semua terwujud, baik dalam bentuk proyek maupun program, maka tentunya selanjutnya adalah peran fungsi pengawasan. Artinya APBN menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
Fungsi pengawasan ini sangat krusial dalam upaya mengerem dan juga mengantisipasi segala bentuk kecurangan atau fraud yang sering terjadi. Akan selalu ada orang yang ingin menggunakan dana publik untuk keuntungan kamu sendiri, yang dikenal sebagai korupsi.
Fungsi Alokasi
Sebagai hasil dari fungsi ini, anggaran negara harus difokuskan pada pengurangan pengangguran dan pemborosan sumber daya sekaligus meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi. Uang dari negara harus dialokasikan dengan hati-hati dan hanya digunakan untuk kepentingan masyarakat umum dan tujuan nasional khusus lebih lanjut.
Fungsi Distribusi
Berikutnya adalah fungsi distribusi, yang menunjukkan bahwa strategi anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta salah satu prinsip utama perpajakan.
Fungsi Stabilisasi.
Fungsi stabilitas berarti anggaran pemerintah digunakan untuk menjaga dan berusaha menemukan keseimbangan dalam dasar-dasar perekonomian.
FAQ
Di bawah ini kami telah merangkum beberapa pertanyaan yang sering di tanyakan tentang pengelola keuangan, sebagai berikut:
Siapa Yang Bertanggung Jawab Atas Pengelolaan Keuangan Negara?
Presiden selaku kepala pemerintahan memagang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Kekuasaan tersebut meliputi wewenang yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus.
Kesimpulan
Di suatu negara, untuk dapat memprediksi berapa anggaran yang dibutuhkan, kamu perlu melakukan pengelolaan keuangan. Strategi pengelolaan keuangan dilakukan oleh pemerintah atau oleh pegawai pemerintah.
Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa uang tersebut dikelola dengan baik sehingga dapat digunakan untuk keuntungan.
