Rancakmedia.com – Apakah kamu sudah mengetahui tentang pengertian standar akuntansi pemerintah? Jika kamu belum mengetahuinya, kamu dapat simak artikel di bawah ini untuk mengetahui informasi lebih detail.
Tujuan penyusunan standar akuntansi pemerintah (SAP) adalah sebagai acuan dalam penyusunan neraca keuangan, berikut inilah informasinya secara lengkap disini.
Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan standar yang diikuti oleh pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP).
Pahami apa yang dimaksud dengan standar akuntansi pemerintahan dan contoh-contoh eksekusi yang dapat kamu pelajari di dalam artikel ini.
Ini adalah praktik umum di pemerintah untuk menggunakan standar akuntansi keuangan pemerintah ketika melaporkan informasi keuangan pada pihak terkait.
Metode pencatatan dan pembukuan ini diperlukan untuk melacak dana dan aset pemerintah dengan cara yang benar.
Jika akuntansi pemerintahan tidak dilakukan, tentunya penerimaan dan pengeluaran negara tidak akan tercatat dengan benar dan merata.
Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah
Proses penganggaran internal pemerintah negara bagian atau lokal memerlukan penggunaan perangkat lunak akuntansi pemerintah untuk melacak, mengklasifikasikan, dan melaporkan banyak kegiatan keuangan (keuangan publik).
Cara mengelola uang dan melacaknya membantu pemerintah menetapkan standar pelaporan keuangan untuk orang-orang seperti DPR, masyarakat, dan BPK.
Ia ingin menunjukkan kepada publik bahwa ia jujur dengan menuliskan semua transaksinya dalam laporan keuangan resmi pemerintah.
Keterbukaan pemerintah sangat diharapkan karena berkaitan dengan tanggung jawabnya dalam mendistribusikan uang dan mengelola semua sumber daya, baik yang terbatas seperti tenaga kerja dan modal, maupun yang tidak terbatas seperti air dan listrik.
Prinsip akuntansi digunakan untuk menyusun dan menampilkan beberapa bentuk laporan keuangan pemerintah, seperti Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (RGFR), di bawah payung Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (LKPD).
Beberapa contoh laporan keuangan fundamental menurut standar akuntansi pemerintah antara lain:
- Laporan realisasi anggaran
- Laporan neraca
- Laporan arus kas
- Catatan atas laporan keuangan
Mengenal Standar Akuntansi Pemerintah
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah aturan akuntansi yang digunakan dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Laporan dapat berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (LKPD).
Standar-standar ini penting untuk mendapatkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan akuntansi pemerintahan serta untuk meningkatkan kualitas LKPP dan LKPD. Sebagai aturan, SAP berbentuk pernyataan, termasuk informasi seperti judul standar, nomor, dan tanggal efektif.
Selain itu, SAP menawarkan Government Accounting Conceptual Basis, yang menjadi kerangka penyusunannya. Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (Mentu & Sondakh, 2016), prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 1, termasuk dalam daftar ini:
Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Delapan prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan SAP dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.
Prinsip-prinsip tersebut meliputi landasan akuntansi, konsep nilai sejarah, prinsip realisasi, prinsip substansi di atas bentuk formal, prinsip periodisitas, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian yang adil.
Untuk lebih memahami SAP dan ambisinya, mari simak ulasan berikut ini.
Basis Akuntansi
Berdasarkan premis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dasar akuntansi digunakan dalam laporan keuangan pemerintah dalam bentuk dasar laporan operasional, akrual, untuk pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas.
Dalam hal peraturan perundang-undangan menuntut agar dasar akuntansi diberikan bersamaan dengan laporan keuangan atas dasar kas, dasar akrual untuk laporan operasional merupakan indikator pendapatan yang diakui pada saat hak untuk memperoleh penghasilan telah dipenuhi, bahkan jika belum diterima kas di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh perusahaan.
Nilai Historis (Historical Cost)
Aset dengan nilai historis adalah aset yang dinilai berdasarkan jumlah arus kas keluar dan kas yang diterimanya. Aset yang dicatat mungkin juga sebesar nilai wajar dari pertimbangan untuk membeli aset pada saat akuisisi.
Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada jenis penilaian lainnya karena didasarkan pada fakta dan mudah diperiksa.
Realisasi (Realization)
Anggaran pemerintah mengizinkan penggunaan pendapatan dasar kas yang tersedia untuk periode akuntansi tertentu untuk berbagai tujuan.
Selama periode ini, sering digunakan untuk melunasi hutang dan melakukan pembelian. Mengingat Laporan Realitas Anggaran (LRA) merupakan laporan yang harus dibuat, pendapatan basis kas harus diakui setelah diperbolehkan melalui anggaran dan setelah kas dinaikkan atau dikurangi.
Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance over Form)
Konsep ini adalah informasi yang dirancang untuk menggambarkan transaksi dan kejadian lain secara wajar yang harus disediakan. Oleh karena itu, segala bentuk harus didokumentasikan dan disajikan sesuai dengan isi dan realitas ekonomi, dan tidak hanya aspek formalitas.
Jika isi transaksi tidak sesuai atau berbeda dengan unsur formalitas, maka harus dinyatakan secara tegas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Periodisitas (Periodicity)
Operasi akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan pelapor harus dipisahkan menjadi beberapa periode pelaporan untuk menilai kinerja dan menetapkan status sumber dayanya. Istilah utama yang digunakan adalah tahunan, tetapi interval bulanan, triwulanan, dan semester kadang-kadang diperlukan.
Konsistensi (Consistency)
Konsistensi entitas pelapor dapat didefinisikan sebagai penerapan perlakuan akuntansi yang sama terhadap kejadian yang dapat dibandingkan dari satu periode ke periode berikutnya.
Hal ini tidak menutup kemungkinan untuk beralih dari satu teknik akuntansi ke teknik akuntansi lainnya, tetapi hal ini menunjukkan bahwa keadaan dapat menggantikan sistem akuntansi saat ini.
Syaratnya, pendekatan yang baru diterapkan harus mampu menyampaikan informasi yang lebih besar dari metode sebelumnya. Catatan atas Laporan Keuangan menunjukkan bagaimana setiap perubahan pada bagaimana metode ini digunakan mempengaruhi bisnis.
Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure)
Informasi yang termasuk dalam laporan keuangan harus komprehensif untuk kepentingan pengguna akhir. Informasi juga harus diberikan pada halaman depan laporan keuangan atau dalam catatan atas laporan keuangan.
Penyajian Wajar (Fair Presentation)
Sangat penting bahwa mereka yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan dan manajemen keuangan menggunakan penilaian yang kuat ketika dihadapkan pada situasi yang tidak jelas.
Ketidakpastian diidentifikasi dengan melaporkan sifatnya dengan menggunakan pertimbangan yang baik dalam pembuatan laporan keuangan. Kehati-hatian mungkin merupakan salah satu hal cerdas untuk dipikirkan, mencegah aset dilebih-lebihkan dalam akun keuangan dan kewajiban diremehkan.
Akuntansi dasar merupakan komponen dalam pembuatan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (SAP). Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bahwa catatan akuntansi yang tepat akan memudahkan pemrosesan dan pelaporan untuk alasan pemerintah serta mendukung UKM dalam membersihkan rekening perusahaan mereka.
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk menyusun laporan keuangan bagi pemerintah (Simanjuntak, 2005). SAP menggunakan basis kas hingga 2003 dan basis kas menuju akrual dari 2004 hingga 2014. SAP beralih antara kedua metode ini pada 2013.
SAP berbasis kas-ke-akrual ini adalah SAP yang mengakui pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan berbasis kas serta mengakui aset, kewajiban, dan dana ekuitas berdasarkan basis akrual. Indonesia telah menggunakan SAP berbasis akrual sejak tahun 2015.
Tujuan Standar Akuntansi Pemerintah
Menurut Nurlan Darise (2008:39), “Standar akuntansi pemerintahan digunakan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan yang paling kurang memuat laporan realisasi anggaran, kas laporan arus, dan catatan atas laporan keuangan.”
Indra Bastian (2010:138) mengatakan bahwa salah satu tujuan SAP adalah untuk mempermudah dan mengefisienkan pemerintah dalam mengelola keuangannya.
Berdasarkan penuturan kedua pakar tersebut mengenai tujuannya, dapat disimpulkan bahwa tujuan SAP adalah membantu penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD agar pengelolaan keuangan pemerintah lebih akuntabel dan dapat diandalkan.
FAQ
Di bawah ini kami telah merangkum beberapa pertanyaan yang sering di tanyakan tentang standar akuntansi pemerintah, sebagai berikut:
Apa Pentingnya Standar Akuntansi Pemerintah?
Standar akuntansi pemerintahan juga memiliki manfaat yaitu salah satunya dapat di gunakan oleh akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan.
Kesimpulan
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah aturan akuntansi yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Mereka dikembangkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) di bawah payung Standar Akuntansi Pemerintahan (LKPD).
Tujuan dari pengembangan SAP adalah untuk dijadikan sebagai acuan dalam menyusun akun-akun keuangan. Prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. Itulah pembahasan mengenai penyusunan strategi akuntansi di artikel ini semoga informasi ini bermanfaatnya.
