Dongkrak Daya Beli Masyarakat, Salurkan Bansos Awal Januari 2021 – Pemerintahan akan kembali lagi salurkan bansos (bantuan sosial) untuk warga yang menerima faedah pada tahun 2021. Karena itu, pada ini hari, Selasa (29/12/2020), Presiden Joko Widodo mengadakan rapat terbatas bersama korps-nya di Istana Merdeka, Jakarta.
“Dalam rencana penyiapan pendistribusian bansos, pagi ini hari kita akan bicara kembali, khususnya ini untuk 2021,” kata Presiden memulai pengantarnya.
Pada APBN tahun 2021, bujet sebesar Rp110 triliun sudah dipersiapkan oleh pemerintahan untuk meneruskan program pelindungan sosial. Dari beberapa bujet itu, Presiden menguraikan, sekitar Rp45,1 triliun dipersiapkan untuk program kartu sembako yang akan diteruskan ke 18,8 juta keluarga yang menerima faedah (KPM), semasing Rp200 ribu per bulan.
Selanjutnya untuk Program Keluarga Keinginan (PKH), pemerintahan mempersiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM sepanjang 4 triwulan. Seterusnya, untuk bantuan sosial tunai pemerintahan mempersiapkan Rp12 triliun untuk 10 juta KPM, semasing Rp300 ribu sepanjang 4 bulan.
“Selanjutnya program kartu prakerja Rp10 triliun, kontribusi langsung tunai (BLT) Dana Dusun Rp14,4 triliun. Selanjutnya ditambah lagi potongan harga listrik sepanjang enam bulan ini Rp3,78 triliun,” sambungnya.
Presiden juga mengutamakan supaya bantuan sosial itu selekasnya diteruskan pada bulan Januari. Dengan begitu, bantuan sosial diinginkan bisa menjadi pemacu perkembangan ekonomi. “Saya telah berikan ini pada Pak Menko tetapi ini ada Bu Mensos, Januari awalnya harus tersalurkan sebab akan memberi pemicu pada perkembangan ekonomi,” bebernya.
Presiden memberikan instruksi supaya bantuan sosial yang awalnya diberi berbentuk sembako, khususnya di Jabodetabek, seterusnya diberi berbentuk tunai lewat pos atau bank. “Maka janganlah sampai mundur. Bulan Januari harus bisa diawali sebab ini tersangkut daya angkat ekonomi, tersangkut daya membeli warga, konsumsi rumah tangga, yang kita pengin ini dapat gerakkan permintaan atau keinginan,” terangnya.
Selanjutnya, Kepala Negara minta supaya korps-nya pastikan jika bantuan sosial diteruskan dengan pas target. Bila dibutuhkan pembaruan data, pemda harus diikutsertakan. “Sertakan wilayah dalam lakukan pembaruan-perbaikan data,” paparnya.
Paling akhir, Presiden memperjelas supaya janganlah sampai ada potongan-potongan berbentuk apa saja. Karena itu, Presiden minta supaya bantuan sosial dikirim langsung ke account rekening yang menerima faedah. “Menjadi proses digitalisasi data bantuan sosial yang diintegrasikan dengan banking sistem, saya anggap itu yang kita harapkan,” pungkasnya.
Sumber: setkab.go.id
